Spratly dan Paracel di Klaim Tiongkok, Ancaman Serius Keamanan Laut Indonesia

Tiongkok saat ini terus mengklaim kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracel di sekitar Laut Cina Selatan, hal tersebut menjadi ancaman yang serius bagi keamanan laut Indonesia. Hal tersebut disampaikan Laksda TNI Desi Albert Mamahit, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI, Kamis (16/10/2014).

Beliau yang memberikan sambutan pada Forum Koordinasi Keamanan Laut Bakorkamla di Manado menegaskan, bahwa dinamika politik dunia yang terjadi saat ini, dapat menghadirkan suatu kompetisi antarbangsa yang cenderung mengarah pada perbuatan pengaruh tanpa batas, baik nasional, regional, bahkan secara global.

Pulau Spratly dan Paracel

Pulau Spratly dan Paracel, Pulau Yang di Sengketakan Banyak Negara

“Wilayah yang diklaim ‘Tiongkok’ merupakan daerah yang diklaim oleh beberapa negara ASEAN lainnya. Hal tersebut menjadi semakin rumit karena antar sesama negara ASEAN pun melakukan klaim yang tumpang tindih, terhadap wilayah tersebut ” ungkap Mamahit.

Menurut Mahamit, meskipun Natuna tidak termasuk dalam daftar yang diklaim Tiongkok, akan tetapi posisinya yang sangat dekat dengan Laut Cina Selatan sangat berhubungan, hal ini ditambah bahwa saat ini belum adanya kejelasan klaim Cina tentang Zona Ekonomi Exlusive (ZEE) Indonesia di sekitar kepulauan Natuna. Sehingga cepat atau lambat konflik itu akan berpotensi mengancam keamanan laut Indonesia baik langsung maupun tidak.

“Oleh sebab itu penataan laut yang baik dan benar harus segera kita laksanakan, mulai dari penanggulangan kejahatan sampai pada penataan hukum di bidang kelautan dinegara kita,”  ujar Mamahit.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Bakorkamla akan terus mengembangkan prinsip keefektifan serta efisiensi penggunaan dana pemerintah dalam hal menguatkan Sistem Peringatan Dini yang telah dibangun sejak tahun 2007 lalu.

Beliau juga menegaskan bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Kelautan pada 29 September 2014 yang lalu, penataan laut kedepannya akan menjadi lebih baik sehingga nantinya bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan maritim terbesar di dunia.

Melalui undang-undang tersebut juga, pemerintah akan membentuk Badan Keamanan Laut yang merupakan revitalisasi Bakorkamla. Dan dalam enam bulan ke depan, badan baru tersebut diharapkan segera terbentuk. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum yang efektif dan efisien secara komando dan kendali dapat tercipta.

Forum Koordinasi yang digelar di Hotel Aston ini selain diikuti oleh pihak Bakorkamla juga dihadiri oleh beberapa unsur seperti Lantamal VIII Manado, Satker PSDKP Bitung, Polair Polda Sulut, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Provinsi Sulut, TNI, Syahbandar Pelabuhan Bitung, Kejari Bitung serta beberapa pihak lainnya yang sangat terkait dengan penanganan hukum laut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *